Latifah Arrum Sanda

                Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.                 Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.                 Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.        Bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.     Bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; c.        Ba...

                Sebelum saya Menjelaskan Contoh Hukum Adat di Suatau Daerah Dalam Negri, saya akan menjelakan apa itu hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, India, dan Tiongkok.                 Sumbernya adalah peraturan - peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan - peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastic. Dari 19 daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 1.        Hukum Adat mengenai tata negara 2.        Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah,...

1.       Apakah peranan hukum di dalam ekonomi ? Peran hukum dalam ekonomi adalah mengatur dan membatasi kegiatan – kegiatan ekonomi sehingga pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat. 2.       Apakah hukum juga berlaku di daerah pedalaman ? Kalau tidak berlaku, lalu bagaimana hukum atau aturan di daerah pedalaman! Hukum harus diterapkan di daerah manapun tanpa terkecuali, termasuk di daerah pedalaman. Karena daerah pedalaman masih berada dalam suatu Negara, dimana negara tersebut pasti memiliki sebuah hukum. Apabila kita berbicara tentang masyarakat di daerah pedalaman atau yang biasa disebut Komunitas Adat Terpencil, mungkin ada beberapa daerah yang tidak sepenuhnya menerapkan Hukum Negara sebagai acuan kehidupan hukum mereka. Biasanya mereka lebih sering menerapkan Hukum Adat untuk kehidupan mereka. Hukum adat (customary law) adalah bagian dari hukum, ialah hukum tidak tertulis dalam suatu ...

Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat. Pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau per kreditan, kegiatan pemasaran atau kegiatan lain. Pada  tingkatan  ini  biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa pada koperasi kredit dalam menyediakan dana  yang rela...